Sabtu, 07 Juli 2012

KESENJANGAN LAPANGAN KERJA DENGAN JUMLAH LULUSAN SMK DI SUL SEL


Tugas Mata Kuliah : Filsafat Ilmu Pendidikan
Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Sapto Haryoko,M.Pd
pps pend. teknologi kejuruan (PTK) UNM

 A.   PENDAHULUAN
Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja baik secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan di dunia industri. Untuk dapat bekerja dan bersaing di industry maupun berwiraswasta, lulusan SMK harus memiliki kompetensi yakni kemampuan yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi terhadap kemampuan tersebut.
Paradigma pendidikan Kejuruan sangat berbeda dengan pendidikan umum. Pendidkan kejuruan yaitu menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (demand driven). Kebersambungan (link) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (match) diantara employee dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya. Pendidikan vokasi melayani sistim ekonomi, sistim sosial, dan politik.
Usaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia menjadi semakin penting bagi setiap bangsa dalam menghadapi era persaingan global. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, suatu bangsa pasti akan tertinggal dari bangsa lain dalam percaturan dan persaingan kehidupan dunia internasional yang semakin kompetitif. 
Pendidikan teknik kejuruan harus didasarkan pada konsep bidang pekerjaan.  Bidang pekerjaan memerlukan pelatihan formal yang berorientasi pada kelompok kualifikasi yang khas pada pekerjaan yang relevan.  Spesialisasi dibutuhkan sebagai pelengkap dari kebutuhan kualifikasi dasar untuk setiap bidang pekerjaan, tetapi harus selaras dengan konteksnya. Pendidikan kejuruan harus mempersiapkan seseorang untuk setelah tamat berada pada tempat pekerjaan tertentu, siap kerja dan siap untuk terus  belajar serta berkembang lebih lanjut. Dengan kata lain pendidikan kejuruan harus menjadi jembatan untuk pelatihan lebih lanjut. Oleh karena itu dua komponen penting dalam pendidikan kejuruan adalah membangkitkan keinginan belajar dan memandu perkembangan kepribadian. Untuk bekerja dalam masyarakat berpendidikan, seseorang harus mampu merencanakan, melaksanakan dan memeriksa hasil pekerjaannya secara independen. Oleh karena itu SMK menerapkan system ganda pada program pendidikannya.

Tujuan utama sistem ganda adalah untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja pada suatu tempat kerja yang senantiasa berubah, karena dunia kerja ditopang oleh dua hal: teknologi yang senantiasa berkembang dan sumberdaya manusia yang bekerja di dalamnya.  Sebab Jika kita bicara soal kesempatan kerja, maka di negara kita jika ada satu pekerjaan maka diperkirakan ada seribu orang yang akan melamar. Dari seribu orang itu mungkin hanya sekitar seratus orang yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus test psikologi. Intinya begitu besar  perbedaan antara “Supply and Demand” ,antara persyaratan kerja dengan mereka yang memenuhi kualifikasi persyaratan kerja tersebut.

B.   KONDISI RIL PENYELENGGARAAN PTK

Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  dalam  system pendidikan nasional merupakan salah satu bentuk pendidikan formal setingkat pendidikan menengah. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat (3) Standar Kompetensi Lulusan pada satuan  pendidikan  menengah  kejuruan  bertujuan  meningkatkan  kecerdasan, pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  untuk  hidup mandiri dan  mengikuti  pendidikan  lebih  lanjut  sesuai  dengan  kejuruannya,  dengan karakteristik pendidikan kejuruan sebagai berikut :
1.   Mempersiapkan  peserta  didik  terutama  untuk  bekerja  dalam  bidang tertentu;
2.   Didasarkan kebutuhan dunia kerja “Demand-Market-Driven”;
3.   Penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
4.   Kesuksesan siswa pada “Hands-On” atau performa di dunia kerja; 
5.   Hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan; 
6.   Responsif dan antisipatif terhadap kemajuan Teknologi 
7.   Learning By Doing dan Hands On Experience;
8.   Membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktik; 
9.   Memerlukan  biaya  investasi  dan  operasional  yang  lebih  besar  dari
pendidikan umum.
Keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja di industri merupakan hal yang sangat penting karena tujjuan akhir dari lulusan SMK adalah kemampuannya bekerja sesuai bidangnya di dunia industri.  Oleh Karena itu, dalam rangka menciptakan lulusan yang berkualitas, maka kerjasama antar berbagai komponen sangat mendukung kesiapan SMK. Ketimpangan  partisipasi atau  keterlibatan  secara aktif  di  salah satu  variabel,  misalnya  variabel  penyelenggara  pendidikan  dapat  menyebabkan sistem tidak bekerja optimal yang akan mengakibatkan hubungan antara pendidikan dan  dunia  kerja  tidak  harmonis,  artinya  secara  fisik  akan  terjadi  pengangguran secara berkelanjutan.
Kondisi ril penyelenggaraan pendidikan adalah suatu kondisi atau keadaan yang sebenarnay terjadi pada pelaksanaan system pendidikan kejuruan secara umum. Adapun  kondisi riil pelaksanaan pendidikan kejuruan secara umum yang terjadi adalah

·         Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan ruang bagi  sekolah kejuruan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam bidang ICT. Menurut Muhammad Ali :2009, dimensi pokok yang menjadi tantangan bagi smk baik secara regional maupun nasional salah satunya adalah “Pendekatan kurikulum berdasarkan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan kecenderungan perkembangan dan teknologi agar compete,nsi yang diperoleh peserta didik selama dan sesudah mengikuti penddidikan memiliki adaptasi yang tinggi”.

Adapun kurikulum teknik computer dan jaringan yang digunakan adalah kurikulum yang dasar pembentukannya dilakukan oleh pusat secara nasional yang disusun di oleh badan pengembangan kurikulum atau P4TK yang bekerjasama dengan pihak industri. Prodak Kurikulum diberikan ke sekolah sebagai pedoman dalam memberikan kompetensi kepada peserta didik didik tersebut dikelola di sekolah untuk memilih standar keahlian kompetensi dasar sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Dalam pengembangan kurikulum KTSP secara umum belum melakukan kerjasama dengan melibatkan DUDI sebagai pihak kedua yang turut berperan dalam peningkatan kompetensi siswa. Jadi Prodak KTSP disekolah untuk jurusan yang baru dibuka masih berpedoman terhadap kurikulum yang berlaku secara nasional dan mengikuti tren SKKD yang digunakan sekolah pada umumnya. Selain itu,  kesiapan pembukaan jurusan baru sesuai dengan permintaan pasar tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga implementasi kurikulum tidak berjalan semestinya sehingga memberikan kesan administrasi sempurna   tetapi implementasinya sangat tidak sesuai harapan.

·         Penyelenggaraan pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah dan sekolah. masyarakat (stakeholder) memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan. Didalam UU standar pembiayaan pendidikan menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pemerintah dalam bidang pendidikan, pengembangan kurikulum terutama kualitas kurikulum yang sesuai dengan tuntutan yang diharaPkan masyarakat, dan penyaluran lulusan yang dihasilkan dari proses penyelenggaraan pendidikan.

Sudah banyak SMK yang memanfaatkan dunia kerja dan industri sebagai tempat praktik maupun sekedar difungsikan sebagai menambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya. Berikut ini beberapa fungsi dari DUDI yang selama ini ada dalam praktik.

1.   Sebagai Tempat Praktik Siswa, karena banyak SMK yang tidak memiliki peralatan dan mesin untuk praktik dalam memenuhi standar kompetensi atau tujuan yang ditentukan,menggunakan industri sebagai tempat praktik (outsourcing). Permasalahannya adalah pada saat ini jumlah industri tidak sebanding dengan jumlah siswa SMK yang memerlukannya sebagai tempat praktik ini. Sementara itu, masing-masing industri memiliki kapasitas yang terbatas untuk bisa menampung siswa SMK untuk praktik di industri tersebut. Anggaran untuk penyediaan alat dan bahan praktik masih kurang, maka akan semakin  banyak SMK baru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan standar kompetensi dunia kerja. Dampaknya, pelaksanaan praktik tidak mencapai target pencapaian kompetensi standar yang ditentukan atau standar dunia kerja.  Kendala lain adalah, tidak semua siswa mampu memenuhi standar kompetensi minimal yang ditentukan pihak industri, sehingga mereka takut mempekerjakan siswa SMK karena memiliki resiko pada kegagalan produksi, yang berakibat pada kerugian di pihak industri.

2.   Industri Sebagai Tempat Magang Kerja yaitu Magang (apprenticeship) merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan vokasi.  Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan masal di sekolah. Dalam sistem magang seorang yang belum ahli (novices) belajar dengan orang yang telah ahli (expert) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang juga dapat membantu siswa SMK memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen. Keterbatasan sistim magang adalah sistim ini hanya bisa menampung sedikit peserta magang, sehingga tidak mampu memecahkan permasalahan pada butir 1 dalam menampung siswa SMK sebagai tempat praktik dalam menguasai suatu kompetensi. Sistem magang selama ini telah dipraktikkan oleh beberapa sekolah. Dual sistem yang diadopsi dari sistem Jerman pernah juga dilaksanakan di Indonesia, dan cukup berkembang baik pada saat  sebelum krisis karena mendapat dukungan jumlah dunia usaha dan industri yang cukup banyak. Dual sistem ini pernah mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan (MoU) antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustriam saat itu.  Industri didorong untuk mau bekerjasama dengan SMK dan mau menerima siswa SMK melakukan praktik. Namun sekarang sistem ini sangat jarang dilakukan karena banyak industri yang ditutup pada masa krisis dan sekarang pemerintah belum berhasil mendirikan industri.

3.   Industri Sebagai Tempat Belajar Manajemen Industri dan Wawasan Dunia Kerja. Selama ini, industri dimanfaatkan oleh sekolah sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Siswa SMK kadang-kadang melakukan pengamatan cara kerja mesin dan produk yang dihasilkan dengan secara tidak langsung belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu siswa juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha, sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan organisasi ini juga bisa menambah wawasan siswa pada dunia wirausaha. Siswa SMK kadang-kadang menggunakan industri sebagai objek wisata-belajar dengan sekedar mengamati dan melihat-lihat dari kejauhan proses produksi di industri. Mereka juga kadang-kadang mendapatkan informasi dari pengelola industri tentang organisasi dan para pengelolanya.

·         implementasi penyelenggaraan pendidikan masih kurang didukung kebijakan strategi yang dapat mewujudkan arah dan tujuan yang diharapan Pendidikan kejuruan. Pemerintah misalnya masih belum memfungsikan dirinya sebagai penentu kebijakan yang dapat menjembatani kerjasama yang saling menguntungkan dengan dunia industri. Sehingga pada saat PSG banyak peserta didik yang tidak mendapatkan industry yang sesuai dengan bidang keahliannya karena ketidaksesuaian tuntutan pasar  kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ironis ini disebabkan ketidakpercayaan industry terhadap kompetensi anak didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa target pencapaian yang diiginkan masih terlalu jauh dengan kenyataan yang ada. Dalam contoh yang sederhana, perencanaan SMK bisa  dengan rasio perbadingan dengan SMA 33:67 yang penargetannya dimulai tahun 2009 sampai saat ini masih belum terealisasi dengan baik karena komitmen pemerintah pusat belum disosialisasikan dengan baik ke pemerintah daerah.

·         Fasilitas sarana dan prasaran sangat mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, Salah satu prinsip pendidikan kejuruan bahwa untuk mendapatlkan lulusan yang kompeten, sebaiknya siswa dilatih sesuai dengan replica dimana ia akan kerja kelak. Agar mereka terlatih dengan peralatan yang sesuai di industry sehingga pada saat mereka memasuki dunia kerja, industry tidak akan mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan training. Sehubungan dengan hal tersebut,  pembukaan jurusan baru yang saat ini memiliki minat yang sangat tinggi di masyarakat adalah jurusan teknik computer dan jaringan. Pembukaan jurusan ini dilakukan begitu saja dengan berani mulai tahun 2009 tanpa mempertimbangkan sarana dan prasarana yang akan digunakan sehingga kegiatan pembelajaran dua tahun terakhir dilakukan apa adanya. Selain itu, bila dibandingkan dengan jumlah rombongan kelas yang ada, ruangan kelas tidak mendukung misalnya tidak memiliki mobiler sama sekali.

·         Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pendidikan di Tingkat Sekolah Belum Profesional
Kepala sekolah, guru, staf kependidikan (tata usaha, pustakawan, dan teknisi/laboran) merupakan kunci sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan dan berhadapan langsung dengan subyek pendidikan (siswa). Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan maju dan mundurnya penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Dengan demikian, kepala sekolah harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal dan profesional.Guru merupakan jiwa dari sekolah.

Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru perlu memperoleh perhatian tersendiri baik dari sekolah maupun pemerintah. Saat ini, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang dan kompetensi yang seharusnya. Peningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinyu.

Sertifikasi guru dalam jabatan yang digulirkan pemerintah akhir-akhir ini merupakan perlu didukung masyarakat luas, dan dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan secara utuh, yaitu standar kompetensi pedogogis, kepribadian, profesional, dan sosial.  Kompetensi pedagogic merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran,  pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Sedangkan Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:beriman dan bertakwa,  berakhlak mulia, arif dan bijaksana,demokratis, mantap,
berwibawa;stabil, dewasa ,jujur;sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,  bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik,  bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional  merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

·         Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah memiliki hak, wewenang dan kekuasaaan dalam mengatur berbagai hal. Hak ini timbul karena kedudukan formalnya dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal kekuasaan, Edgar dalam Nanang 1996 mengatakan bahwa “kekuasaan tidak hanya diperoleh semata – mata dalam tingkatan hirarki organisasi tetapi bersumber dari bermacam- macam jenis psikologi kekuasaan yaitu :

¨       Kekuasaan jabatan sah (legimated power) berhubungan dengan hak kelembagaan, terjadi apabila bawahan menerima pengaruh, mengakui bahwa atasan secara sah berhak memerintah atau memebri pengaruh dalam batas- batas tertentu. Ini berarti bawahan mempunyai kewajiban untuk mengakui kekuasaan

¨       Kekuasaan yang memaksa (coercive power) yaitu didasarkan pada kemampuan pemeberi pengaruh untuk menghukum penerima pengaruh untuk menghukum kalau tidak memenuhi permintaan. Hukuman dapat berupa kehilangan fasilitas  bahkan kehilangan pekerjaan

Mungkin seperti inilah fenomena pemerintahan yang terjadi yang memberikan pengaruh yang besar terhadap perjalanan pendidikan kejuruan. Peraturan pemerintah tentang pendidikan gratis telah mewarnai system pendidikan di di berbagai daerah di indonesia. Masyarakat yang tidak mampu merasa sangat senang karena anaknya dapat menimba ilmu tanpa mengeluarkan biaya yang relative besar. Tetapi dilain pihak keterbatasan sarana dan prasarana,  keterlambatan cairnya biaya operasional  serta terbatasnya anggaran dana untuk sekolah kejuruan merupakan suatu tantangan yang sangat berat bagi SMK yang bertujuan mencetak tenaga yang berkwalitas. Selain itu, peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu pendanaan pendidikan melalui komite sekolah sudah tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan kebijakan pendidikan gratis.
Dilain pihak, Kebijakan pemerintah daerah dalam membantu SMK dalam meningkatkan kualitas lulusannya belum memberikan langkah konkrit tentang bagaimana mengatur dunia usaha dan industri agar membantu SMK dalam melaksanakan program bersama dalam upaya menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Penyiapan aturan atau bahkan undang-undang yang mengikat semua dunia usaha dan industri dalam merealisasikan kerjasama ini belum dipikirkan padahal Nasionalisme DUDI dibangun dengan dimulai dari membuat aturan dan undang-undang dan aturan yang mengikat mereka menuju ke arah pembangunan bangsa yang kuat.

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa existing condition/ pelaksanaan  pendidikan kejuruan yang terjadi pada umumnya adalah :

·         Kurikulum yang pada umumnya sudah cukup bagus namun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan isinya dan kandungannya
·         Kerjasama dengan DUDI masih sangat kurang
·         Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk proses pembentukan kompetensi siswa sehingga system yang berjalan Masih berorientasi pada kuantitas siswa bukan berorientasi pada kwalitas lulusan
·         Sumber daya manusia penyelenggara pendidikan belum professional (mengajar tidak pas dengan bidang keahlian dan kompetensi yang seharusnya)
·         Pihak sekolah masih sering mengeluhkan kurangnya dana operasional pendidikan
·         Perhatian pemerintah daerah yang masih sangat kurang
·         Adapun factor penghambat pembelajaran yang bermutu adalah SDM, sarana dan prasarana serta system regulasi yang ada.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, prof dr. yusuf hadi Miarso melalui suatu penelitian mengungkapkan kondisi ril PTK saat ini adalah  :

·         Kurikulum pada sebagian besar SMK yang diteliti pada umumnya kurang lengkap. Dengan tidak lengkapnya dokumen kurikulum tersebut diragukan apakah pengembangannya telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang menuntut tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan yang dinamis dalam lingkungan kerja.
·         Tiap sekolah telah memperoleh anggaran yang cukup memadai untuk pengembangan kurikulum tetapi tidak terungkap seberapa jauh dilakukan kerjasama antar sekolah. Kurikulum pada beberapa sekolah menunjukkan kesamaan yang besar, padahal kondisi dan lingkungan sekolah berbeda. Dalam seminar yang diselenggarakan juga terungkap bahwa peran dan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum diwujudkaan secara optimal.
·         Usaha sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan ternyata tidak hanya melalui “satu pintu”, karena ada beberapa proyek yang memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk mengajukan proposal. Pada beberapa sekolah yang dikunjungi ternyata ada duplikasi dalam pengadaaan sarana pembelajaran. Demikian pula ada satu sekolah yang mendapat alokasi sarana untuk suatu laboratorium produktif tertentu, tetapi belum dapat difungsikan karena tenaga gurunya masih belum siap.
·         Proses pembelajaran pada umumnya telah memenuhi persyaratan dengan memberikan porsi praktikum yang cukup. Namun praktikum tersebut hanya diberikan dalam mata pelajaran keterampilan produktif. Untuk pelajaran keterampilan intelektual seperti matematik dan sains, tidak terungkap adanya praktikum berupa belajar pemecahan masalah, belajar berbasis proyek dan sebagainya.
·         Metode penilaian yang otentik dengan menggunakan instrumen berupa rubrik dan portofolio belum terungkap bukti pelaksanaannya. Analisis dokumen SAP atau RPP belum menunjukkan adanya bentuk penilaian tersebut.
·         Kompetensi lulusan masih berorientasikan pada kebutuhan lapangan kerja masa sekarang atau bahkan masa lalu, dan belum membuka wawasan ke masa mendatang. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang telah memicu globalisasi, baru sekedar diketahui dan dioperasikan, belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar atau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan kerja. Kemandirian sebagai salah satu kompetensi yang perlu dikuasai, belum tampak usaha pengem-bangannya. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam menghadapi situasi yang senantiasa berubah.

Berdasarkan temuan tersebut diatas,  maka direkomendasikan hal-hal berikut :

·         Untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, maka perlu dilakukan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan  dengan menyertakan DUDI  dalam kegiatan sekolah serta menempatkan guru sesuai dengan bidang keahliannya dan harus senantiasa meningkatkan wawasan agar sesuai dengan perkembangan IPTEK yang relevan sesuai bidang yang diampunya.
·         Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien
·         Perlunya dibangun kerjasama yang harmonis dengan Departemen tenaga kerkja dan transmigrasi serta berbagai pihak yang memerlukan tenaga terampil.Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengubah system pendidikan dari output oriented menjadi job oriented.
·         Setiap pembukaan jurusan  baru harus disertai studi kelayakan yang benar agar jenis program yang dibuka benar-benar sejalan dengan potensi unggulan daerah. Bahkan perlu dikaji ulang keberadaan SMK yang sudah ada saat ini apakah masih layak, sejalan dan akan berkontribusi dengan pembangunan daerah. Berbagai inovasi program perlu dilakukan untuk merespon perkembangan teknologi
·         Program kejuruan harus dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan, karakteristik peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar lulusan dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan kerja yang berkembang pesat, program pendidikan kejuruan perlu dikembangkan dengan basis pengetahuan dan teknologi yang luas. Program yang terlalu menjurus atau sempit, kurang sesuai lagi dengan tuntutan dunia kerja. Idealnya program dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan semata, tetapi juga berorientasi pada proses yang mengembangkan kemampuan berpikir logis, etis, dan estetis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dan tuntutan dunia kerja.
·         Rencana penambahan jumlah SMK sehingga prosentasenya lebih banyal dari SMU perlu dipertimbankan kembali. Perlu ditingkatkan lebih dahulu mutu pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu tersebut diharapkan dapat meningkatkan dayatarik pendidikan kejuruan, dan meningkatnya daya tarik tersebut baru dilayani dengan pengembangan satuan pendidikan.

·         Kebijakan pemerintah daerah sebaiknya vdipermantap dan menitikberatkan perhatiannya kepada dunia pendidikan dan Perlu peninjauan kembali /evaluasi terhadap kontribusi kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan kejuruan
·         Rencana penambahan jumlah SMK sehingga prosentasenya lebih banyak dari SMU perlu dipertimbankan kembali. Perlu ditingkatkan lebih dahulu mutu pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu tersebut diharapkan dapat meningkatkan dayatarik pendidikan kejuruan, dan meningkatnya daya tarik tersebut baru dilayani dengan pengembangan satuan pendidikan.



C.   IDENTIFIKASI LAPANGAN KERJA SERTA JUMLAH PENCARI KERJA

Tabel 1. Pencari kerja yang terdaftar menurut tk. Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2010
BULAN
SD
SMP
SMA
D1-D3
S1-S2

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
JAN
0
0
0
4
95
52
19
99
39
36
FEB
0
0
0
1
130
48
17
52
33
37
MAR
0
0
3
0
110
89
10
21
32
38
APR
4
0
2
1
83
61
61
120
1
3
MEI
0
0
2
0
76
57
0
37
47
98
JUNI
0
0
2
6
169
168
21
25
37
75
JULI
0
0
1
0
188
156
12
18
42
60
AGT
0
1
3
2
603
396
65
124
343
426
SEP
2
1
3
2
268
165
44 
115
224 
328
OKT
0
0
3
1
339
210
168
568
459
647
NOV
0
0
1
3
143
135
78
191
233
242
DES
0
0
2
1
478
150
55 
112
73
207











Jumlah
6
2
22
21
2682
1687
550
1482
1563
2197
Sumber : BPS 2010
 
Tabel 2. Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Th 2010
BULAN
10 - 14 Tahun
15 - 19 Tahun
20 - 29 Tahun
30 - 44 Tahun
45 - 54 Tahun
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
JAN
0
0
38
38
41
65
39
51
35
37
FEB
0
0
43
34
47
37
48
35
42
32
MAR
0
0
38
35
40
38
41
39
36
36
APR
0
0
37
46
40
49
39
47
35
43
MEI
0
0
31
47
33
50
31
48
30
47
JUNI
0
0
56
68
60
72
59
69
54
65
JULI
0
0
59
69
62
75
82
59
40
31
AGT
0
0
354
337
275
295
254
245
131
72
SEP
0
0
175
197
147
185
120
153
99
76
OKT
0
0
242
357
357
575
191
399
179
95
NOV
0
0
105
143
124
206
171
195
55
27
DES
0
0
152
118
175
135
192
157
89
60











Jumlah
0
0
1330
1489
1401
1782
1267
1497
825
621
Sumber : BPS 2010

Tabel. 3 Rekapitulasi Informasi Pasar Kerja (IPK) Tahun 2010
BULAN
PENCARI KERJA
LOWONGAN KERJA
PENEMPATAN TENAGA KERJA
L
P
JML
L
P
JML
L
P
JML
JAN
153
191
344
15
19
34
15
19
34
FEB
180
138
318
2
3
5
2
3
5
MAR
155
148
303
1
1
2
1
1
2
APR
151
185
336
0
0
0
0
0
0
MEI
125
192
317
7
2
9
7
2
9
JUNI
229
274
503
125
95
220
125
95
220
JULI
243
234
477
300
397
697
253
352
605
AGT
1014
949
1963
540
510
1050
253
352
605
SEP
541
611
1152
60
23
83
60
23
83
OKT
969
1426
2395
36
20
56
46
60
106
NOV
455
571
1026
93
35
128
93
69
162
DES
608
470
1078
920
519
1439
642
158
800
Jumlah
4823
5389
10212
2099
1624
3723
1497
1134
2631











Sumber : BPS 2010
Tabel. 4 Jumlah perusahaan, Tenaga Kerja  dan pengeluaran untuk tenaga kerja menurut golongan pokok industry tahun 2009
Kode
Gol Pokok Industri
Banyaknya Perusahaan
Tenaga Kerja produktif
Tenaga Kerja Lainnya
Jumlah
15
Makanan dan minuman
169
19455
4208
23663
16
Tembakau
3
69
-
69
17
Textil
35
1418
61
1479
18
Pakaian Jadi
11
272
39
311
19
Kulit
1
24
2
26
20
Kayu
53
7382
799
8181
21
Kertas
2
143
17
160
22
Penerbitan/ percetakan
10
414
123
537
24
Kimia
3
141
66
207
25
Karet
15
718
192
910
26
Bahan galian bukan logam
38
4840
2126
6966
28
Barang logam
7
331
152
483
31
Listrik dan perlengkapannya
1
25
32
57
34
Kendaraan motor
1
16
4
20
35
Alat Angkutan
5
407
116
523
36
Furniture
13
645
116
761
37
Daur Ulang
2
81
6
87

JUMLAH
369
36381
8059
44440
sumber : bps  2010

E.    ANALISIS KESENJANGAN ANTARA LAPANGAN KERJA DAN JUMLAH LULUSAN    SMK
Lapangan pekerjaan, Menurut Sensus Penduduk 2000, adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Menurut UU 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Menurut pendekatan angkatan kerja ( labour force approach) yang diperkenalkan oleh  International  Labour Organization (ILO), penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja:
Tenaga kerja-manpower (berusia diatas 15 tahun), yang dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

·         Angkatan kerja atau labour force adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri atas:

1) Pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau di survai) memang sedang bekerja, serta orang yangmempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Yangdimaksud orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedangtidak bekerja contohnya petani yang sedang menanti panen atau wanita karir yang cutimelahirkan.BPS mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upahatau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikitsatu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu (seminggu sebelum sensus/survei),termasuk dlaam hal ini pekerja keluarga tanpa upah yangmembantu dalam suatuusaha/kegiatan ekonomi.
2)  Penganggur, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak  bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Penganggur semacam ini oleh BPS disebut penganggur terbuka

·         Kelompok bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang  tidak  bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang, terdiriatas:
1) Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah contoh pelajar dan mahasiswa,
2) Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tanggatanpa memperoleh upah contoh ibu-ibu bukan wanita karir, dan
3) Golongan lain-lain atau penerima pendapatan tapi bukan imbalan langsung atas jasakerjanya digolongkan menjadi:a) golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatanekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpananuang atau sewa atas milik, dan b)golongan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia(jompo), cacat atau sakit kronis.Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnyatergantung dari orang lain, sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Olehsebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai Potential Labour Force (PLF).

Jadi, tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran).

Te,naga kerja inilah yang akan mengisi bermbagai posisi di dunia industry. Perusahaan Industri merupakan suatu unit kesatuan  usaha untuk melakukan usaha kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa  yang terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, yang memiliki catatan administrasi  tersendiri mengenaai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab terhadap usaha tersebut.
Pada dasarnya, perusahaan industry pengolahan dibagi menjadi 4 menurut jumlah tenaga kerja yaitu
·         Industri besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang lebih
·         Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang
·         Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 - 19 orang
·         Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1 – 4 Orang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010, jumlah industry yang ada di Sulawesi selatan sebanyak 369 buah dengan jumlah tenaga kerja mencapai 44.440 orang seperti tertuang pada Tabel 4.serta grafik dibawah ini yang menjelaskan berbagai jenis industry yang ada di sul sel.  Bila diperhatikan secara lebih mendalam, industry yang tersedia secara spesifik pada bidang keahlian yang terfokus pada SMK cukup memadai misalnya industry makanan dan minuman sebanyak memiliki jumlah industry terbanyak di sulsel yaitu mencapai 45,7 % ata sebanyak 169 perusahaan,  disusul oleh industry kayu sebanyak 14.3% atau sebanyak 53 buah dari total industry, 
selanjutnya bahan galian bukan logam yang jumlahnya mencapai 10% atau sebanyak 3 buah dari total industry di sulsel serta industry textile sebanyak 9% dari total industry. Sedangkan industry kimia, listrik, kendaraan bermotor, industry kertas, kimia maupun tembakau masing masing dibawah 2% atau bahkan dibawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa industry yang tersedia lebih cenderung kepada industry yang bergerak dalam bidang seni, kerajinan dan parawisata. Sedangkan industry yang bergerak dalam bidang teknologi dan rekayasa masih tergolong sangat sedikit hanya nol sekian persen dari total industry yang ada di sulsel.  Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan industry di Sulawesi selatan masih belum bisa mengcover sekian banyak jurusan dan program keahlian yang telah dimiliki oleh lulusan SMK terutama program keahlian teknologi. Kalau hal ini terjadi secara terus menerus, maka akan banyak tenaga kerja yang nantinya bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian yang diperiolehnya di SMK.
Berdasarkan tabel 1 bahwa jumlah pencari kerja pada tahun 2010 berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh bahwa jumlah pencari kerja secara keseluruhan pada tahun ini sebanyak 10.212 orang yang terdiri atas  yang berpendidikan SD sebanyak 8 orang atau sebesar 0.08%, SMA sederajat sebanyak 4.369 0rang atau 0.42% , D1-D3 sebanyak 2032 orang atau 42,78%, sedangkan S1-S2 sebanyak 3.760 orang atau 36.82%. Hal ini berarti pencari kerja di sul sel masih didominasi oleh lulusan SMA/SMK sederajat yang berarti pencari kerja masih didominasi oleh level pendidikan yang menengah.
Grafik 1. Jumlah pencari kerjja berdasarkan golongan usia
Pada tahun 2010, jumlah lulusan SMA sebanyak 56.950 siswa, madrasah aliyah (MA) sebanyak 11.298  dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 25.389 siswa. Setiap tahun Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mencatat tingkat pengangguran di Kota Makassar didominasi lulusan SMA. Hal tersebut disebabkan lulusan SMA tidak mampu berkompetisi dalam dunia kerja di bandingkan lulusan SMK. Sehingga, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengharapkan dengan rencana pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan dengan perbandingan 67 persen untuk SMK dan 33 persen untuk SMA pada tahun 2014 dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang terjadi. Dengan begitu, perekonomian akan semakin maju dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. Menunjukkan bahwa pencari kerja di sul sel pada tahun 2010 dari total 10.212 orang, Pencari kerja yang terbanyak adalah rentang usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 3183 orang, rentang usia 30-44 sebanyak 2764,  sedangkan rentang 45-54 sebanyak 1446 orang. Bila ditinjau dari segi umur, usia antara 20-29 tahun pada umumnya ditempati oleh alumni SMA/ SMK sederajat sampai alumni strata 1.
Grafik Jumlah pencari kerja berdasarkan golongan Usia
Selain itu Tercatat oleh kantor berita ANTARA bahwa Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada periode Februari 2011 mencapai 3.643.355 orang atau bertambah sekitar 97,5 ribu orang dari periode Februari 2010 yang hanya 3.536.893 orang. Penambahan jumlah angkatan kerja itu, diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kemajuan yang positif terhadap perkembangan tenaga kerja di sul sel.
Grafik 3. Perbandingan antara Jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada


Bila ditinjau dari Dari data jumlah pencari kerja pada tahun 2010  seperti pada grafik diatas, sebanyak 10.212 orang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat dikarenakan lowongan kerja yang tesedia hanya diperuntukkan sekitar 3723 orang jadi dapat diperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebanyak 6.489 orang. Tetapi seiring dengan perkembangan IPTEK, berdasarkan data BPS Sulsel, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2011 sebanyak 3.391.334 orang atau meningkat 114,8 ribu pekerja dibandingkan periode yang sama 2010. Sementara itu, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2010 mengalami penurunan sekitar 7,9 persen, sedang pada periode yang sama 2011 TPT turun sekitar 6,7 persen. Begitu pula penduduk setengah menganggur mengalami penurunan dari Februari 2010 tercatat 556,2 ribu pekerja menjadi 407,7 pekerja pada Februari 2011. Sebaliknya, pekerja paruh waktu meningkat sekitar 127,9 ribu pada periode yang sama. Hal ini bisa jjadi disebabkan oleh pertuimbuhan IPTEK yang semakin menjadi jadi yang mendorong terciptanya industry baru yang relevan demngan SMK sederajat.

D.   KESIMPULAN

Sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja baik secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan di dunia industri. Untuk dapat bekerja dan bersaing di industry maupun berwiraswasta, lulusan SMK harus memiliki kompetensi yakni kemampuan yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi terhadap kemampuan tersebut.
Pada dasarnya, lulusan SMK adalah calon tenaga kerja yang terampil. tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tetapi Industri yang tersedia di sul sel  berdasarkan data pada umumnya masih sangat kurang bila dibandingkan dengan dengan jumlah SMK di sul sel. Selain itu, industry yang tersedia masih didominasi oleh industry seni kerajian dan parawisata sedangkan  untuk industry dalam bidang teknologi masih kurang sehingga dalam hal pengembangan SMK bisa saja diberlakukan system buka tutup sehingga lulusan SMK pada umumnya dapat ditampung di dunia industry yang relevan sesuai dengan bidang keahliannya.

·          
E.    DAFTAR PUSTAKA

·         Ahmad rizal,dkk.2009. Dari guru konvensional menuju guru professional. 2009
·         Muh ali, 2009. Pendidikan untuk pembangunan nasional. PT Grasindo.2009
·         Murniaty, Nasir. Manajemen strategic dalam pemberdayaan SMK. Perdana Publishing.
·         Bambang. Depdiknas.2009.Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
·         BPS Sulawesi Selatan tahun 2010
·         Doni,dkk. Inovasi dalam system pendidikan. Direktorat penelitian dan pengembangan/KPK.Jakarta 2010
·         Dr. As’ari Djohar  MPd.2006. Pendidikan Teknologi & Kejuruan. Universitas pendidikan Indonesia. Bandung
·         Pardjono.2011. Makalah. Peran Industry dalam pengembangan SMK
·         Kir haryono. Pendidikan kejuruan dan pilosophinya. Cakrawala pendidikan edisi khusus. 1995
·         http://forumom.com/news/?p=783
·         http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/27838/mengubah-pengangguran-jadi-potensi-negara Mengubah Pengangguran Jadi Potensi Negara
·