Tugas Mata
Kuliah : Filsafat Ilmu Pendidikan
Dosen
Pembimbing : Prof.Dr.Sapto Haryoko,M.Pd
pps pend. teknologi kejuruan (PTK) UNM
A.
PENDAHULUAN
Pendidikan
menengah kejuruan memiliki peran untuk mempersiapkan peserta didik agar siap
bekerja baik secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan di
dunia industri. Untuk dapat bekerja dan bersaing di industry maupun
berwiraswasta, lulusan SMK harus memiliki kompetensi yakni kemampuan yang
disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada
pengakuan resmi terhadap kemampuan tersebut.
Paradigma
pendidikan Kejuruan sangat berbeda dengan pendidikan umum. Pendidkan kejuruan
yaitu menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (demand
driven). Kebersambungan (link) diantara pengguna lulusan pendidikan
dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (match) diantara employee
dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi
yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang
keahlian yang dipilih dan ditekuninya. Pendidikan vokasi melayani sistim
ekonomi, sistim sosial, dan politik.
Usaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia menjadi
semakin penting bagi setiap bangsa dalam menghadapi era persaingan global.
Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, suatu bangsa pasti akan tertinggal
dari bangsa lain dalam percaturan dan persaingan kehidupan dunia internasional
yang semakin kompetitif.
Pendidikan
teknik kejuruan harus didasarkan pada konsep bidang pekerjaan. Bidang
pekerjaan memerlukan pelatihan formal yang berorientasi pada kelompok
kualifikasi yang khas pada pekerjaan yang relevan. Spesialisasi
dibutuhkan sebagai pelengkap dari kebutuhan kualifikasi dasar untuk setiap
bidang pekerjaan, tetapi harus selaras dengan konteksnya. Pendidikan kejuruan
harus mempersiapkan seseorang untuk setelah tamat berada pada tempat pekerjaan
tertentu, siap kerja dan siap untuk terus belajar serta berkembang lebih
lanjut. Dengan kata lain pendidikan kejuruan harus menjadi jembatan untuk
pelatihan lebih lanjut. Oleh karena itu dua komponen penting dalam pendidikan
kejuruan adalah membangkitkan keinginan belajar dan memandu perkembangan
kepribadian. Untuk bekerja dalam masyarakat berpendidikan, seseorang harus
mampu merencanakan, melaksanakan dan memeriksa hasil pekerjaannya secara
independen. Oleh karena itu SMK menerapkan system ganda pada program
pendidikannya.
Tujuan
utama sistem ganda adalah untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja pada
suatu tempat kerja yang senantiasa berubah, karena dunia kerja ditopang oleh
dua hal: teknologi yang senantiasa berkembang dan sumberdaya manusia yang bekerja
di dalamnya. Sebab Jika
kita bicara soal kesempatan kerja, maka di negara kita jika ada satu pekerjaan
maka diperkirakan ada seribu orang yang akan melamar. Dari seribu orang itu
mungkin hanya sekitar seratus orang yang memenuhi persyaratan administrasi dan
lulus test psikologi. Intinya begitu besar
perbedaan antara “Supply and Demand” ,antara persyaratan kerja dengan
mereka yang memenuhi kualifikasi persyaratan kerja tersebut.
B.
KONDISI RIL PENYELENGGARAAN PTK
Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dalam
system pendidikan nasional merupakan salah satu bentuk pendidikan formal
setingkat pendidikan menengah. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat (3) Standar Kompetensi
Lulusan pada satuan pendidikan menengah
kejuruan bertujuan meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia,
serta keterampilan untuk
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan
lebih lanjut sesuai
dengan kejuruannya, dengan karakteristik pendidikan kejuruan
sebagai berikut :
1. Mempersiapkan peserta
didik terutama untuk
bekerja dalam bidang tertentu;
2. Didasarkan kebutuhan
dunia kerja “Demand-Market-Driven”;
3. Penguasaan kompetensi
yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
4. Kesuksesan siswa pada “Hands-On”
atau performa di dunia kerja;
5. Hubungan erat dengan
dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan;
6. Responsif dan
antisipatif terhadap kemajuan Teknologi
7. Learning By Doing dan
Hands On Experience;
8. Membutuhkan fasilitas
mutakhir untuk praktik;
9. Memerlukan biaya
investasi dan operasional
yang lebih besar
dari
pendidikan umum.
Keterkaitan
antara pendidikan dengan kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja di industri
merupakan hal yang sangat penting karena tujjuan akhir dari lulusan SMK adalah
kemampuannya bekerja sesuai bidangnya di dunia industri. Oleh Karena itu, dalam rangka menciptakan
lulusan yang berkualitas, maka kerjasama antar berbagai komponen sangat
mendukung kesiapan SMK. Ketimpangan
partisipasi atau
keterlibatan secara aktif di salah
satu variabel, misalnya
variabel penyelenggara pendidikan
dapat menyebabkan sistem tidak
bekerja optimal yang akan mengakibatkan hubungan antara pendidikan dan dunia
kerja tidak harmonis,
artinya secara fisik
akan terjadi pengangguran secara berkelanjutan.
Kondisi ril penyelenggaraan pendidikan adalah suatu
kondisi atau keadaan yang sebenarnay terjadi pada pelaksanaan system pendidikan
kejuruan secara umum. Adapun kondisi
riil pelaksanaan pendidikan kejuruan secara umum yang terjadi adalah
·
Seiring dengan pesatnya kemajuan
teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan
ruang bagi sekolah kejuruan untuk
menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam bidang ICT. Menurut Muhammad Ali :2009, dimensi
pokok yang menjadi tantangan bagi smk baik secara regional maupun nasional
salah satunya adalah “Pendekatan kurikulum berdasarkan pendekatan yang lebih
fleksibel sesuai dengan kecenderungan perkembangan dan teknologi agar
compete,nsi yang diperoleh peserta didik selama dan sesudah mengikuti
penddidikan memiliki adaptasi yang tinggi”.
Adapun
kurikulum teknik computer dan jaringan yang digunakan adalah kurikulum yang
dasar pembentukannya dilakukan oleh pusat secara nasional yang disusun di oleh
badan pengembangan kurikulum atau P4TK yang bekerjasama dengan pihak industri.
Prodak Kurikulum diberikan ke sekolah sebagai pedoman dalam memberikan kompetensi
kepada peserta didik didik tersebut dikelola di sekolah untuk memilih standar
keahlian kompetensi dasar sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Dalam
pengembangan kurikulum KTSP secara umum belum melakukan kerjasama dengan
melibatkan DUDI sebagai pihak kedua yang turut berperan dalam peningkatan
kompetensi siswa. Jadi Prodak KTSP disekolah untuk jurusan yang baru dibuka
masih berpedoman terhadap kurikulum yang berlaku secara nasional dan mengikuti
tren SKKD yang digunakan sekolah pada umumnya. Selain itu, kesiapan pembukaan jurusan baru sesuai dengan
permintaan pasar tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Sehingga implementasi kurikulum tidak berjalan semestinya sehingga memberikan
kesan administrasi sempurna tetapi
implementasinya sangat tidak sesuai harapan.
·
Penyelenggaraan pendidikan bukan
semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah dan sekolah. masyarakat
(stakeholder) memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan
pendidikan. Didalam UU standar pembiayaan pendidikan menyatakan bahwa
Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pemerintah dalam bidang
pendidikan, pengembangan kurikulum terutama kualitas kurikulum yang sesuai
dengan tuntutan yang diharaPkan masyarakat, dan penyaluran lulusan yang
dihasilkan dari proses penyelenggaraan pendidikan.
Sudah banyak SMK yang memanfaatkan
dunia kerja dan industri sebagai tempat praktik maupun sekedar difungsikan
sebagai menambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya. Berikut
ini beberapa fungsi dari DUDI yang selama ini ada dalam praktik.
1.
Sebagai
Tempat Praktik Siswa, karena banyak SMK yang tidak memiliki peralatan dan mesin
untuk praktik dalam memenuhi standar kompetensi atau tujuan yang
ditentukan,menggunakan industri sebagai tempat praktik (outsourcing). Permasalahannya adalah pada saat ini jumlah industri
tidak sebanding dengan jumlah siswa SMK yang memerlukannya sebagai tempat
praktik ini. Sementara itu, masing-masing industri memiliki kapasitas yang
terbatas untuk bisa menampung siswa SMK untuk praktik di industri tersebut.
Anggaran untuk penyediaan alat dan bahan praktik masih kurang, maka akan
semakin banyak SMK baru yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan standar
kompetensi dunia kerja. Dampaknya, pelaksanaan praktik tidak mencapai target
pencapaian kompetensi standar yang ditentukan atau standar dunia kerja. Kendala lain adalah, tidak semua siswa mampu
memenuhi standar kompetensi minimal yang ditentukan pihak industri, sehingga
mereka takut mempekerjakan siswa SMK karena memiliki resiko pada kegagalan
produksi, yang berakibat pada kerugian di pihak industri.
2.
Industri
Sebagai Tempat Magang Kerja yaitu Magang (apprenticeship)
merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan
vokasi. Sistem magang merupakan sistem
yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam
dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak
pernah dilakukan melalui pendidikan masal di sekolah. Dalam sistem magang
seorang yang belum ahli (novices)
belajar dengan orang yang telah ahli (expert)
dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang juga dapat membantu siswa SMK
memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan
pelayanan konsumen. Keterbatasan sistim magang adalah sistim ini hanya bisa
menampung sedikit peserta magang, sehingga tidak mampu memecahkan permasalahan
pada butir 1 dalam menampung siswa SMK sebagai tempat praktik dalam menguasai
suatu kompetensi. Sistem magang selama ini telah dipraktikkan oleh beberapa
sekolah. Dual sistem yang diadopsi dari sistem Jerman pernah juga dilaksanakan
di Indonesia, dan cukup berkembang baik pada saat sebelum krisis karena mendapat dukungan
jumlah dunia usaha dan industri yang cukup banyak. Dual sistem ini pernah
mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan
(MoU) antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja,
Kementerian Perindustriam saat itu.
Industri didorong untuk mau bekerjasama dengan SMK dan mau menerima
siswa SMK melakukan praktik. Namun sekarang sistem ini sangat jarang dilakukan
karena banyak industri yang ditutup pada masa krisis dan sekarang pemerintah
belum berhasil mendirikan industri.
3.
Industri
Sebagai Tempat Belajar Manajemen Industri dan Wawasan Dunia Kerja. Selama ini,
industri dimanfaatkan oleh sekolah sebagai tempat pembelajaran tentang
manajemen dan organisasi produksi. Siswa SMK kadang-kadang melakukan pengamatan
cara kerja mesin dan produk yang dihasilkan dengan secara tidak langsung
belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu siswa juga belajar
tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan
cara pengelolaan usaha, sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan
tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan organisasi ini juga bisa
menambah wawasan siswa pada dunia wirausaha. Siswa SMK kadang-kadang
menggunakan industri sebagai objek wisata-belajar dengan sekedar mengamati dan
melihat-lihat dari kejauhan proses produksi di industri. Mereka juga
kadang-kadang mendapatkan informasi dari pengelola industri tentang organisasi
dan para pengelolanya.
·
implementasi penyelenggaraan
pendidikan masih kurang didukung kebijakan strategi yang dapat mewujudkan arah
dan tujuan yang diharapan Pendidikan kejuruan. Pemerintah misalnya masih belum
memfungsikan dirinya sebagai penentu kebijakan yang dapat menjembatani
kerjasama yang saling menguntungkan dengan dunia industri. Sehingga pada saat
PSG banyak peserta didik yang tidak mendapatkan industry yang sesuai dengan
bidang keahliannya karena ketidaksesuaian tuntutan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa.
Salah satu penyebab terjadinya kondisi ironis ini disebabkan ketidakpercayaan
industry terhadap kompetensi anak didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa target
pencapaian yang diiginkan masih terlalu jauh dengan kenyataan yang ada. Dalam
contoh yang sederhana, perencanaan SMK bisa
dengan rasio perbadingan dengan SMA 33:67 yang penargetannya dimulai
tahun 2009 sampai saat ini masih belum terealisasi dengan baik karena komitmen
pemerintah pusat belum disosialisasikan dengan baik ke pemerintah daerah.
·
Fasilitas sarana dan prasaran sangat
mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, Salah satu prinsip pendidikan
kejuruan bahwa untuk mendapatlkan lulusan yang kompeten, sebaiknya siswa
dilatih sesuai dengan replica dimana ia akan kerja kelak. Agar mereka terlatih
dengan peralatan yang sesuai di industry sehingga pada saat mereka memasuki
dunia kerja, industry tidak akan mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan
training. Sehubungan dengan hal tersebut,
pembukaan jurusan baru yang saat ini memiliki minat yang sangat tinggi
di masyarakat adalah jurusan teknik computer dan jaringan. Pembukaan jurusan
ini dilakukan begitu saja dengan berani mulai tahun 2009 tanpa mempertimbangkan
sarana dan prasarana yang akan digunakan sehingga kegiatan pembelajaran dua
tahun terakhir dilakukan apa adanya. Selain itu, bila dibandingkan dengan
jumlah rombongan kelas yang ada, ruangan kelas tidak mendukung misalnya tidak
memiliki mobiler sama sekali.
·
Sumber Daya Manusia Penyelenggara
Pendidikan di Tingkat Sekolah Belum Profesional
Kepala sekolah, guru, staf kependidikan (tata usaha,
pustakawan, dan teknisi/laboran) merupakan kunci sukses atau tidaknya
penyelenggaraan pendidikan dan berhadapan langsung dengan subyek pendidikan
(siswa). Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan
maju dan mundurnya penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Dengan demikian,
kepala sekolah harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal
dan profesional.Guru merupakan jiwa dari sekolah.
Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru perlu
memperoleh perhatian tersendiri baik dari sekolah maupun pemerintah. Saat ini,
masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang dan kompetensi yang
seharusnya. Peningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara
berkesinambungan dan kontinyu.
Sertifikasi guru dalam jabatan yang digulirkan pemerintah
akhir-akhir ini merupakan perlu didukung masyarakat luas, dan dalam
pelaksanaannya harus tetap mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan secara
utuh, yaitu standar kompetensi pedogogis, kepribadian, profesional, dan
sosial. Kompetensi pedagogic merupakan
kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang
sekurangkurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman
terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran
yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil
belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.
Sedangkan
Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:beriman dan
bertakwa, berakhlak mulia, arif dan
bijaksana,demokratis, mantap,
berwibawa;stabil, dewasa ,jujur;sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
berwibawa;stabil, dewasa ,jujur;sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
Kompetensi
sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang
sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:berkomunikasi lisan, tulis,
dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional, bergaul secara
efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan
satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat
sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan
prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
Kompetensi
profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang
sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan
mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran,
dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan konsep dan metode
disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual
menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran,
dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
·
Sejak
diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah memiliki hak, wewenang dan kekuasaaan
dalam mengatur berbagai hal. Hak ini timbul karena kedudukan formalnya dalam
pemerintahan. Berkaitan dengan hal kekuasaan, Edgar dalam Nanang 1996
mengatakan bahwa “kekuasaan tidak hanya diperoleh semata – mata dalam tingkatan
hirarki organisasi tetapi bersumber dari bermacam- macam jenis psikologi
kekuasaan yaitu :
¨
Kekuasaan
jabatan sah (legimated power) berhubungan dengan hak kelembagaan, terjadi
apabila bawahan menerima pengaruh, mengakui bahwa atasan secara sah berhak
memerintah atau memebri pengaruh dalam batas- batas tertentu. Ini berarti
bawahan mempunyai kewajiban untuk mengakui kekuasaan
¨
Kekuasaan
yang memaksa (coercive power) yaitu didasarkan pada kemampuan pemeberi pengaruh
untuk menghukum penerima pengaruh untuk menghukum kalau tidak memenuhi
permintaan. Hukuman dapat berupa kehilangan fasilitas bahkan kehilangan pekerjaan
Mungkin
seperti inilah fenomena pemerintahan yang terjadi yang memberikan pengaruh yang
besar terhadap perjalanan pendidikan kejuruan. Peraturan pemerintah tentang
pendidikan gratis telah mewarnai system pendidikan di di berbagai daerah di
indonesia. Masyarakat yang tidak mampu merasa sangat senang karena anaknya
dapat menimba ilmu tanpa mengeluarkan biaya yang relative besar. Tetapi dilain
pihak keterbatasan sarana dan prasarana,
keterlambatan cairnya biaya operasional
serta terbatasnya anggaran dana untuk sekolah kejuruan merupakan suatu
tantangan yang sangat berat bagi SMK yang bertujuan mencetak tenaga yang
berkwalitas. Selain itu, peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam
membantu pendanaan pendidikan melalui komite sekolah sudah tidak bisa dilakukan
karena bertentangan dengan kebijakan pendidikan gratis.
Dilain pihak, Kebijakan pemerintah daerah dalam membantu SMK dalam meningkatkan
kualitas lulusannya belum memberikan langkah konkrit tentang bagaimana mengatur
dunia usaha dan industri agar membantu SMK dalam melaksanakan program bersama
dalam upaya menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Penyiapan aturan atau bahkan
undang-undang yang mengikat semua dunia usaha dan industri dalam merealisasikan
kerjasama ini belum dipikirkan padahal Nasionalisme DUDI dibangun dengan
dimulai dari membuat aturan dan undang-undang dan aturan yang mengikat mereka
menuju ke arah pembangunan bangsa yang kuat.
Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa existing condition/ pelaksanaan pendidikan kejuruan yang terjadi pada umumnya
adalah :
·
Kurikulum
yang pada umumnya sudah cukup bagus namun pelaksanaannya masih belum sesuai
dengan isinya dan kandungannya
·
Kerjasama
dengan DUDI masih sangat kurang
·
Sarana
dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk proses pembentukan kompetensi
siswa sehingga system yang berjalan Masih berorientasi pada kuantitas siswa
bukan berorientasi pada kwalitas lulusan
·
Sumber
daya manusia penyelenggara pendidikan belum professional (mengajar tidak pas
dengan bidang keahlian dan kompetensi yang seharusnya)
·
Pihak
sekolah masih sering mengeluhkan kurangnya dana operasional pendidikan
·
Perhatian
pemerintah daerah yang masih sangat kurang
·
Adapun
factor penghambat pembelajaran yang bermutu adalah SDM, sarana dan prasarana
serta system regulasi yang ada.
Sejalan dengan hal tersebut diatas,
prof dr. yusuf hadi Miarso melalui suatu penelitian mengungkapkan kondisi ril
PTK saat ini adalah :
·
Kurikulum pada sebagian besar SMK
yang diteliti pada umumnya kurang lengkap. Dengan tidak lengkapnya dokumen
kurikulum tersebut diragukan apakah pengembangannya telah disesuaikan dengan
kebutuhan lapangan kerja yang menuntut tenaga kerja yang mampu mengikuti
perkembangan yang dinamis dalam lingkungan kerja.
·
Tiap sekolah telah memperoleh
anggaran yang cukup memadai untuk pengembangan kurikulum tetapi tidak terungkap
seberapa jauh dilakukan kerjasama antar sekolah. Kurikulum pada beberapa
sekolah menunjukkan kesamaan yang besar, padahal kondisi dan lingkungan sekolah
berbeda. Dalam seminar yang diselenggarakan juga terungkap bahwa peran dan
keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum
diwujudkaan secara optimal.
·
Usaha sekolah untuk melengkapi
sarana dan prasarana yang diperlukan ternyata tidak hanya melalui “satu pintu”,
karena ada beberapa proyek yang memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah
untuk mengajukan proposal. Pada beberapa sekolah yang dikunjungi ternyata ada
duplikasi dalam pengadaaan sarana pembelajaran. Demikian pula ada satu sekolah
yang mendapat alokasi sarana untuk suatu laboratorium produktif tertentu,
tetapi belum dapat difungsikan karena tenaga gurunya masih belum siap.
·
Proses pembelajaran pada umumnya
telah memenuhi persyaratan dengan memberikan porsi praktikum yang cukup. Namun
praktikum tersebut hanya diberikan dalam mata pelajaran keterampilan produktif.
Untuk pelajaran keterampilan intelektual seperti matematik dan sains, tidak
terungkap adanya praktikum berupa belajar pemecahan masalah, belajar berbasis
proyek dan sebagainya.
·
Metode penilaian yang otentik dengan
menggunakan instrumen berupa rubrik dan portofolio belum terungkap bukti
pelaksanaannya. Analisis dokumen SAP atau RPP belum menunjukkan adanya bentuk
penilaian tersebut.
·
Kompetensi lulusan masih
berorientasikan pada kebutuhan lapangan kerja masa sekarang atau bahkan masa
lalu, dan belum membuka wawasan ke masa mendatang. Perkembangan teknologi,
terutama teknologi informasi dan komunikasi yang telah memicu globalisasi, baru
sekedar diketahui dan dioperasikan, belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar
atau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan
kerja. Kemandirian sebagai salah satu kompetensi yang perlu dikuasai, belum
tampak usaha pengem-bangannya. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam menghadapi
situasi yang senantiasa berubah.
Berdasarkan temuan tersebut
diatas, maka direkomendasikan hal-hal
berikut :
·
Untuk
menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, maka perlu dilakukan pengembangan
kurikulum, tenaga kependidikan dengan
menyertakan DUDI dalam kegiatan sekolah
serta menempatkan guru sesuai dengan bidang keahliannya dan harus senantiasa
meningkatkan wawasan agar sesuai dengan perkembangan IPTEK yang relevan sesuai
bidang yang diampunya.
·
Diperlukan
sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan
dengan lebih efektif dan efisien
·
Perlunya
dibangun kerjasama yang harmonis dengan Departemen tenaga kerkja dan
transmigrasi serta berbagai pihak yang memerlukan tenaga terampil.Kerjasama
tersebut diharapkan dapat mengubah system pendidikan dari output oriented
menjadi job oriented.
·
Setiap
pembukaan jurusan baru harus disertai
studi kelayakan yang benar agar jenis program yang dibuka benar-benar sejalan
dengan potensi unggulan daerah. Bahkan perlu dikaji ulang keberadaan SMK yang
sudah ada saat ini apakah masih layak, sejalan dan akan berkontribusi dengan
pembangunan daerah. Berbagai inovasi program perlu dilakukan untuk merespon
perkembangan teknologi
·
Program
kejuruan harus dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan,
karakteristik peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar
lulusan dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan kerja yang
berkembang pesat, program pendidikan kejuruan perlu dikembangkan dengan basis
pengetahuan dan teknologi yang luas. Program yang terlalu menjurus atau
sempit, kurang sesuai lagi dengan tuntutan dunia kerja. Idealnya program
dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan semata,
tetapi juga berorientasi pada proses yang mengembangkan kemampuan berpikir
logis, etis, dan estetis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan
lingkungan dan tuntutan dunia kerja.
·
Rencana penambahan
jumlah SMK sehingga prosentasenya lebih banyal dari SMU perlu dipertimbankan
kembali. Perlu ditingkatkan lebih dahulu mutu pendidikan kejuruan, sehingga
memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu
tersebut diharapkan dapat meningkatkan dayatarik pendidikan kejuruan, dan
meningkatnya daya tarik tersebut baru dilayani dengan pengembangan satuan
pendidikan.
·
Kebijakan
pemerintah daerah sebaiknya vdipermantap dan menitikberatkan perhatiannya
kepada dunia pendidikan dan Perlu peninjauan kembali /evaluasi terhadap
kontribusi kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan
kejuruan
·
Rencana penambahan
jumlah SMK sehingga prosentasenya lebih banyak dari SMU perlu dipertimbankan
kembali. Perlu ditingkatkan lebih dahulu mutu pendidikan kejuruan, sehingga
memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu
tersebut diharapkan dapat meningkatkan dayatarik pendidikan kejuruan, dan
meningkatnya daya tarik tersebut baru dilayani dengan pengembangan satuan
pendidikan.
C.
IDENTIFIKASI LAPANGAN KERJA SERTA
JUMLAH PENCARI KERJA
Tabel 1. Pencari
kerja yang terdaftar menurut tk. Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2010
BULAN
|
SD
|
SMP
|
SMA
|
D1-D3
|
S1-S2
|
|||||
L
|
P
|
L
|
P
|
L
|
P
|
L
|
P
|
L
|
P
|
|
JAN
|
0
|
0
|
0
|
4
|
95
|
52
|
19
|
99
|
39
|
36
|
FEB
|
0
|
0
|
0
|
1
|
130
|
48
|
17
|
52
|
33
|
37
|
MAR
|
0
|
0
|
3
|
0
|
110
|
89
|
10
|
21
|
32
|
38
|
APR
|
4
|
0
|
2
|
1
|
83
|
61
|
61
|
120
|
1
|
3
|
MEI
|
0
|
0
|
2
|
0
|
76
|
57
|
0
|
37
|
47
|
98
|
JUNI
|
0
|
0
|
2
|
6
|
169
|
168
|
21
|
25
|
37
|
75
|
JULI
|
0
|
0
|
1
|
0
|
188
|
156
|
12
|
18
|
42
|
60
|
AGT
|
0
|
1
|
3
|
2
|
603
|
396
|
65
|
124
|
343
|
426
|
SEP
|
2
|
1
|
3
|
2
|
268
|
165
|
44
|
115
|
224
|
328
|
OKT
|
0
|
0
|
3
|
1
|
339
|
210
|
168
|
568
|
459
|
647
|
NOV
|
0
|
0
|
1
|
3
|
143
|
135
|
78
|
191
|
233
|
242
|
DES
|
0
|
0
|
2
|
1
|
478
|
150
|
55
|
112
|
73
|
207
|
Jumlah
|
6
|
2
|
22
|
21
|
2682
|
1687
|
550
|
1482
|
1563
|
2197
|
Sumber : BPS 2010
Tabel 2. Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Th 2010
BULAN
|
10
- 14 Tahun
|
15
- 19 Tahun
|
20
- 29 Tahun
|
30
- 44 Tahun
|
45
- 54 Tahun
|
|||||
L
|
P
|
L
|
P
|
L
|
P
|
L
|
P
|
L
|
P
|
|
JAN
|
0
|
0
|
38
|
38
|
41
|
65
|
39
|
51
|
35
|
37
|
FEB
|
0
|
0
|
43
|
34
|
47
|
37
|
48
|
35
|
42
|
32
|
MAR
|
0
|
0
|
38
|
35
|
40
|
38
|
41
|
39
|
36
|
36
|
APR
|
0
|
0
|
37
|
46
|
40
|
49
|
39
|
47
|
35
|
43
|
MEI
|
0
|
0
|
31
|
47
|
33
|
50
|
31
|
48
|
30
|
47
|
JUNI
|
0
|
0
|
56
|
68
|
60
|
72
|
59
|
69
|
54
|
65
|
JULI
|
0
|
0
|
59
|
69
|
62
|
75
|
82
|
59
|
40
|
31
|
AGT
|
0
|
0
|
354
|
337
|
275
|
295
|
254
|
245
|
131
|
72
|
SEP
|
0
|
0
|
175
|
197
|
147
|
185
|
120
|
153
|
99
|
76
|
OKT
|
0
|
0
|
242
|
357
|
357
|
575
|
191
|
399
|
179
|
95
|
NOV
|
0
|
0
|
105
|
143
|
124
|
206
|
171
|
195
|
55
|
27
|
DES
|
0
|
0
|
152
|
118
|
175
|
135
|
192
|
157
|
89
|
60
|
Jumlah
|
0
|
0
|
1330
|
1489
|
1401
|
1782
|
1267
|
1497
|
825
|
621
|
Sumber : BPS 2010
Tabel.
3 Rekapitulasi Informasi Pasar Kerja (IPK) Tahun 2010
BULAN
|
PENCARI
KERJA
|
LOWONGAN KERJA
|
PENEMPATAN
TENAGA KERJA
|
|||||||
L
|
P
|
JML
|
L
|
P
|
JML
|
L
|
P
|
JML
|
||
JAN
|
153
|
191
|
344
|
15
|
19
|
34
|
15
|
19
|
34
|
|
FEB
|
180
|
138
|
318
|
2
|
3
|
5
|
2
|
3
|
5
|
|
MAR
|
155
|
148
|
303
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
|
APR
|
151
|
185
|
336
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
MEI
|
125
|
192
|
317
|
7
|
2
|
9
|
7
|
2
|
9
|
|
JUNI
|
229
|
274
|
503
|
125
|
95
|
220
|
125
|
95
|
220
|
|
JULI
|
243
|
234
|
477
|
300
|
397
|
697
|
253
|
352
|
605
|
|
AGT
|
1014
|
949
|
1963
|
540
|
510
|
1050
|
253
|
352
|
605
|
|
SEP
|
541
|
611
|
1152
|
60
|
23
|
83
|
60
|
23
|
83
|
|
OKT
|
969
|
1426
|
2395
|
36
|
20
|
56
|
46
|
60
|
106
|
|
NOV
|
455
|
571
|
1026
|
93
|
35
|
128
|
93
|
69
|
162
|
|
DES
|
608
|
470
|
1078
|
920
|
519
|
1439
|
642
|
158
|
800
|
|
Jumlah
|
4823
|
5389
|
10212
|
2099
|
1624
|
3723
|
1497
|
1134
|
2631
|
|
Sumber : BPS 2010
Tabel. 4 Jumlah perusahaan, Tenaga
Kerja dan pengeluaran untuk tenaga kerja
menurut golongan pokok industry tahun 2009
Kode
|
Gol Pokok Industri
|
Banyaknya Perusahaan
|
Tenaga Kerja
produktif
|
Tenaga Kerja Lainnya
|
Jumlah
|
15
|
Makanan dan minuman
|
169
|
19455
|
4208
|
23663
|
16
|
Tembakau
|
3
|
69
|
-
|
69
|
17
|
Textil
|
35
|
1418
|
61
|
1479
|
18
|
Pakaian Jadi
|
11
|
272
|
39
|
311
|
19
|
Kulit
|
1
|
24
|
2
|
26
|
20
|
Kayu
|
53
|
7382
|
799
|
8181
|
21
|
Kertas
|
2
|
143
|
17
|
160
|
22
|
Penerbitan/ percetakan
|
10
|
414
|
123
|
537
|
24
|
Kimia
|
3
|
141
|
66
|
207
|
25
|
Karet
|
15
|
718
|
192
|
910
|
26
|
Bahan galian bukan logam
|
38
|
4840
|
2126
|
6966
|
28
|
Barang logam
|
7
|
331
|
152
|
483
|
31
|
Listrik dan perlengkapannya
|
1
|
25
|
32
|
57
|
34
|
Kendaraan motor
|
1
|
16
|
4
|
20
|
35
|
Alat Angkutan
|
5
|
407
|
116
|
523
|
36
|
Furniture
|
13
|
645
|
116
|
761
|
37
|
Daur Ulang
|
2
|
81
|
6
|
87
|
JUMLAH
|
369
|
36381
|
8059
|
44440
|
sumber : bps 2010
E. ANALISIS
KESENJANGAN ANTARA LAPANGAN KERJA DAN JUMLAH LULUSAN SMK
Lapangan
pekerjaan, Menurut Sensus Penduduk 2000, adalah bidang kegiatan dari
usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Menurut UU 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Menurut pendekatan angkatan kerja ( labour force approach) yang diperkenalkan oleh International Labour
Organization (ILO), penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu
tenaga kerja dan bukan tenaga kerja:
Tenaga
kerja-manpower (berusia diatas 15 tahun), yang dibedakan menjadi angkatan kerja
dan bukan angkatan kerja.
·
Angkatan kerja atau labour force
adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau
mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari
pekerjaan. Angkatan kerja terdiri atas:
1)
Pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang
mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau di survai) memang sedang
bekerja, serta orang yangmempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu
kebetulan sedang tidak bekerja. Yangdimaksud orang yang mempunyai pekerjaan
namun untuk sementara waktu kebetulan sedangtidak bekerja contohnya petani yang
sedang menanti panen atau wanita karir yang cutimelahirkan.BPS mendefinisikan
bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upahatau membantu
memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikitsatu
jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu (seminggu sebelum
sensus/survei),termasuk dlaam hal ini pekerja keluarga tanpa upah yangmembantu
dalam suatuusaha/kegiatan ekonomi.
2) Penganggur, adalah orang yang tidak mempunyai
pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja
dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Penganggur semacam ini oleh BPS
disebut penganggur terbuka
·
Kelompok bukan angkatan kerja adalah
tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang
tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak
mencari pekerjaan, yakni orang, terdiriatas:
1)
Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah contoh pelajar dan mahasiswa,
2)
Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tanggatanpa memperoleh upah contoh ibu-ibu bukan wanita
karir, dan
3)
Golongan lain-lain atau penerima pendapatan tapi bukan imbalan langsung atas
jasakerjanya digolongkan menjadi:a) golongan penerima pendapatan, yaitu mereka
yang tidak melakukan suatu kegiatanekonomi, tetapi memperoleh pendapatan
seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpananuang atau sewa atas milik,
dan b)golongan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya
karena lanjut usia(jompo), cacat atau sakit kronis.Ketiga golongan dalam
kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnyatergantung dari
orang lain, sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Olehsebab
itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai Potential Labour Force (PLF).
Jadi, tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan
sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan
angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran).
Te,naga kerja inilah yang akan mengisi bermbagai posisi di
dunia industry. Perusahaan Industri merupakan suatu unit kesatuan usaha untuk melakukan usaha kegiatan ekonomi
yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang terletak pada suatu bangunan atau lokasi
tertentu, yang memiliki catatan administrasi
tersendiri mengenaai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang
atau lebih yang bertanggung jawab terhadap usaha tersebut.
Pada dasarnya, perusahaan industry pengolahan dibagi menjadi
4 menurut jumlah tenaga kerja yaitu
·
Industri besar dengan jumlah tenaga
kerja 100 orang lebih
·
Industri sedang dengan jumlah tenaga
kerja 20-99 orang
·
Industri kecil dengan jumlah tenaga
kerja 5 - 19 orang
·
Industri rumah tangga dengan jumlah
tenaga kerja 1 – 4 Orang
Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik 2010, jumlah industry yang ada di Sulawesi selatan
sebanyak 369 buah dengan jumlah tenaga kerja mencapai 44.440 orang seperti
tertuang pada Tabel 4.serta grafik dibawah ini yang menjelaskan berbagai jenis
industry yang ada di sul sel. Bila
diperhatikan secara lebih mendalam, industry yang tersedia secara spesifik pada
bidang keahlian yang terfokus pada SMK cukup memadai misalnya industry makanan
dan minuman sebanyak memiliki jumlah industry terbanyak di sulsel yaitu
mencapai 45,7 % ata sebanyak 169 perusahaan,
disusul oleh industry kayu sebanyak 14.3% atau sebanyak 53 buah dari
total industry,
selanjutnya
bahan galian bukan logam yang jumlahnya mencapai 10% atau sebanyak 3 buah dari
total industry di sulsel serta industry textile sebanyak 9% dari total
industry. Sedangkan industry kimia, listrik, kendaraan bermotor, industry
kertas, kimia maupun tembakau masing masing dibawah 2% atau bahkan dibawah 1%.
Hal ini menunjukkan bahwa industry yang tersedia lebih cenderung kepada industry
yang bergerak dalam bidang seni, kerajinan dan parawisata. Sedangkan industry
yang bergerak dalam bidang teknologi dan rekayasa masih tergolong sangat
sedikit hanya nol sekian persen dari total industry yang ada di sulsel. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan
industry di Sulawesi selatan masih belum bisa mengcover sekian banyak jurusan
dan program keahlian yang telah dimiliki oleh lulusan SMK terutama program
keahlian teknologi. Kalau hal ini terjadi secara terus menerus, maka akan
banyak tenaga kerja yang nantinya bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian
yang diperiolehnya di SMK.
Berdasarkan tabel 1 bahwa jumlah
pencari kerja pada tahun 2010 berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh bahwa
jumlah pencari kerja secara keseluruhan pada tahun ini sebanyak 10.212 orang
yang terdiri atas yang berpendidikan SD
sebanyak 8 orang atau sebesar 0.08%, SMA sederajat sebanyak 4.369 0rang atau
0.42% , D1-D3 sebanyak 2032 orang atau 42,78%, sedangkan S1-S2 sebanyak 3.760
orang atau 36.82%. Hal ini berarti pencari kerja di sul sel masih didominasi
oleh lulusan SMA/SMK sederajat yang berarti pencari kerja masih didominasi oleh
level pendidikan yang menengah.
Grafik 1.
Jumlah pencari kerjja berdasarkan golongan usia
Pada tahun 2010, jumlah lulusan SMA
sebanyak 56.950
siswa, madrasah aliyah (MA) sebanyak 11.298 dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 25.389
siswa. Setiap tahun Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mencatat tingkat pengangguran di
Kota Makassar didominasi lulusan SMA. Hal tersebut disebabkan lulusan SMA tidak
mampu berkompetisi dalam dunia kerja di bandingkan lulusan SMK. Sehingga, Dinas
Pendidikan Kota Makassar mengharapkan dengan rencana pengembangan Sekolah
Menengah Kejuruan dengan perbandingan 67 persen untuk SMK dan 33 persen untuk
SMA pada tahun 2014 dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang terjadi. Dengan
begitu, perekonomian akan semakin maju dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Tabel 2. Menunjukkan bahwa pencari
kerja di sul sel pada tahun 2010 dari total 10.212 orang, Pencari kerja yang
terbanyak adalah rentang usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 3183 orang, rentang
usia 30-44 sebanyak 2764, sedangkan
rentang 45-54 sebanyak 1446 orang. Bila ditinjau dari segi umur, usia antara
20-29 tahun pada umumnya ditempati oleh alumni SMA/ SMK sederajat sampai alumni
strata 1.
Grafik Jumlah pencari kerja
berdasarkan golongan Usia
Selain
itu Tercatat oleh kantor berita ANTARA bahwa Jumlah angkatan kerja di Sulawesi
Selatan (Sulsel) pada periode Februari 2011 mencapai 3.643.355 orang atau
bertambah sekitar 97,5 ribu orang dari periode Februari 2010 yang hanya
3.536.893 orang. Penambahan jumlah angkatan kerja itu, diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi
kemajuan yang positif terhadap perkembangan tenaga kerja di sul sel.
Grafik
3. Perbandingan antara Jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada
Bila ditinjau dari Dari data jumlah
pencari kerja pada tahun 2010 seperti
pada grafik diatas, sebanyak 10.212 orang menunjukkan bahwa tingkat
pengangguran meningkat dikarenakan lowongan kerja yang tesedia hanya
diperuntukkan sekitar 3723 orang jadi dapat diperkirakan jumlah pengangguran
pada tahun 2010 sebanyak 6.489 orang. Tetapi seiring dengan perkembangan IPTEK,
berdasarkan data BPS Sulsel,
jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2011 sebanyak 3.391.334 orang atau
meningkat 114,8 ribu pekerja dibandingkan periode yang sama 2010. Sementara
itu, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2010 mengalami
penurunan sekitar 7,9 persen, sedang pada periode yang sama 2011 TPT turun
sekitar 6,7 persen. Begitu pula penduduk setengah menganggur mengalami
penurunan dari Februari 2010 tercatat 556,2 ribu pekerja menjadi 407,7 pekerja
pada Februari 2011. Sebaliknya, pekerja paruh waktu meningkat sekitar 127,9
ribu pada periode yang sama. Hal ini bisa jjadi disebabkan oleh pertuimbuhan
IPTEK yang semakin menjadi jadi yang mendorong terciptanya industry baru yang
relevan demngan SMK sederajat.
D.
KESIMPULAN
Sekolah
menengah kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja
baik secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan di dunia
industri. Untuk dapat bekerja dan bersaing di industry maupun berwiraswasta,
lulusan SMK harus memiliki kompetensi yakni kemampuan yang disyaratkan untuk
menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi
terhadap kemampuan tersebut.
Pada dasarnya, lulusan SMK adalah
calon tenaga kerja yang terampil. tenaga kerja mencakup siapa saja
yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan
kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak
bekerja (pengangguran). Tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat.
Tetapi Industri yang tersedia di sul sel berdasarkan data pada umumnya masih sangat
kurang bila dibandingkan dengan dengan jumlah SMK di sul sel. Selain itu,
industry yang tersedia masih didominasi oleh industry seni kerajian dan
parawisata sedangkan untuk industry
dalam bidang teknologi masih kurang sehingga dalam hal pengembangan SMK bisa
saja diberlakukan system buka tutup sehingga lulusan SMK pada umumnya dapat
ditampung di dunia industry yang relevan sesuai dengan bidang keahliannya.
·
E.
DAFTAR PUSTAKA
·
Ahmad
rizal,dkk.2009. Dari guru konvensional
menuju guru professional. 2009
·
Muh
ali, 2009. Pendidikan untuk pembangunan
nasional. PT Grasindo.2009
·
Murniaty,
Nasir. Manajemen strategic dalam
pemberdayaan SMK. Perdana Publishing.
·
Bambang.
Depdiknas.2009.Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 –
2014
·
BPS Sulawesi Selatan tahun 2010
·
Doni,dkk. Inovasi dalam system pendidikan. Direktorat
penelitian dan pengembangan/KPK.Jakarta 2010
·
Dr. As’ari Djohar MPd.2006.
Pendidikan Teknologi & Kejuruan. Universitas pendidikan Indonesia. Bandung
·
Pardjono.2011.
Makalah. Peran Industry dalam
pengembangan SMK
·
Kir haryono. Pendidikan kejuruan dan pilosophinya. Cakrawala pendidikan edisi
khusus. 1995
·
http://forumom.com/news/?p=783
·
http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/27838/mengubah-pengangguran-jadi-potensi-negara Mengubah
Pengangguran Jadi Potensi Negara
·
